Pelaksanaan OGP Harus Jadi Proses Berkelanjutan Demi Pelayanan Publik yang Lebih Baik

30-04-2025 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, saat acara kunjungan Panitia Kerja Open Government – Parliament (OG-P) BKSAP DPR RI ke Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (29/4/2024). Foto: Singgih/vel

PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menekankan bahwa pelaksanaan Open Government – Parliament (OG-P) di Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang tidak boleh berhenti pada satu titik pencapaian. Menurutnya, semangat transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan harus terus diinternalisasi di semua tingkatan, dari pusat hingga daerah.

 

“Ini never ending process. Bukan berarti ketika tujuan awal sudah tercapai lalu kita berhenti. Demokrasi dan keterbukaan harus terus dijalankan dan ditanamkan,” ujar Bramantyo kepada Parlementaria, di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (29/04/2025).

 

Bramantyo menilai, pelaksanaan OGP tidak hanya relevan di tingkat nasional atau provinsi, melainkan juga perlu diperluas ke pemerintah kabupaten dan kota agar standar tata kelola pemerintahan yang terbuka dapat merata di seluruh Indonesia.

 

“Harapannya, pemerintah nasional, pemerintah lokal tidak hanya di tingkatan provinsi, tapi juga kabupaten dan kota bisa memiliki standar yang baik dalam menjalankan pemerintahan,” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

 

Menurut Bramantyo, esensi utama dari OGP adalah peningkatan pelayanan publik. Keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan diyakini mampu mendorong efisiensi dan keadilan dalam penyelenggaraan negara.

 

“Semangatnya sama, bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya soal pelaksanaan APBN, tapi masyarakat juga perlu dilibatkan untuk memberi masukan terhadap kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

 

Bramantyo menyampaikan, DPR melalui BKSAP akan terus memaksimalkan dukungan dan dorongan terhadap pelaksanaan OGP. Ia berharap keterlibatan parlemen bisa memperkuat keberlanjutan program ini, sekaligus mendorong reformasi birokrasi yang lebih partisipatif dan responsif. (skr/rdn)

BERITA TERKAIT
GKSB Indonesia – Austria Tingkatkan Hubungan Kerja Sama Ekonomi hingga Militer
15-08-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) BKSAP DPR RI – Parlemen Austria, Amelia Anggraini menegaskan DPR RI...
Terima Kunjungan Dubes, BKSAP Bahas Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Selandia Baru
11-08-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan ingin lebih meningkatkan hubungan bilateral...
Monumen Sir Michael Somare Perkuat Hubungan Indonesia-Papua Nugini
11-08-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menghadiri upacara peresmian Monumen Nasional untuk...
Dorong Standar Keberlanjutan Sawit, BKSAP Soroti Kolaborasi Indonesia-Malaysia
07-08-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta— Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi...